Banyak bank sampah berusaha konsisten dengan peran pentingnya di hulu pengelolaan sampah secara mandiri.

Proses pemilahan sampah di Bank Sampah Mekar Sari, Mampang Prapatan, Jakarta, 13 Agustus 2025. Tempo/Defara

TEPAT pukul sembilan pagi, seorang warga menumpuk karung ke-31. Karung-karung itu berisi botol plastik, kaleng minuman, kertas bekas, hingga kardus yang sejak dua jam sebelumnya telah ditimbang dan dipilah di Bank Sampah Mekar Sari.

Persis di halaman depan SD Negeri Mampang Prapatan 02 Pagi, Jakarta Selatan, aktivitas pada Rabu pagi, 13 Agustus 2025, itu berbeda daripada hari-hari biasanya. Warga silih berganti datang membawa sampah plastik dan lainnya dari rumah masing-masing. Ada ibu-ibu yang menenteng tiga plastik besar, seorang bapak mendorong gerobak kecil penuh kardus, hingga anak-anak yang ikut menyeret kotak bekas camilan. Tak sedikit pula yang datang dengan sepeda motor, mengangkut galon air mineral kosong dan rongsokan peralatan rumah tangga.

Di sudut halaman, belasan orang sibuk memilah lagi semua barang yang datang tersebut. Kardus dipisahkan dari botol plastik, kaleng dari besi rongsok. Beberapa masih berupa barang utuh seperti blender, kipas angin, hingga tas bekas. Selain barang-barang yang dihargai satuan itu, kelompok lainnya memiliki beragam label seperti emberan, boncos, dan impact.

“Total kami bisa 1,5 sampai 2,0 ton setiap dua minggunya. Jadi sebulan bisa 5 ton sampah yang sudah kepilah,” kata Ketua Bank Sampah Mekar Sari, Djuraidah Machmud, pada Rabu pagi itu, 13 Agustus 2025.

Ida–sapaan Djuraidah–mengaku yang berinisiatif membentuk Bank Sampah Mekar Sari lebih dari satu dekade lalu. "Waktu itu saya masih menjadi Ketua RT," katanya lagi. Saat itu, pada 2014 silam, Ida menuturkan, hanya beberapa keluarga yang terlibat. "Kini jumlah anggota mencapai 346 kepala keluarga. Bahkan ada yang mengirimkan sampah dari luar wilayahnya lewat jasa kurir."

Seiring waktu, Ida mengatakan, warga mulai terbiasa memilah sampah dari rumah. Hasilnya dicatat dalam buku tabungan—jumlah sampah dalam kilogram dan nominal uangnya. Sampah kemudian disetorkan oleh Bank Sampah Mekar Sari ke Bank Sampah Induk (BSI) di Menteng, yang menghubungkan langsung dengan vendor daur ulang atau perusahaan/industri.

Di balik rutinitas dua mingguan yang sudah berjalan 11 tahun itu, Ida menuturkan, Mekar Sari terus bertahan berkat kerja sukarela para warga. Dia menyatakan, tak ada yang digaji. "Hanya modal semangat untuk memastikan sampah tak jadi beban lingkungan di sini, tapi malah bisa kembali bernilai," kata Ida.

Itu sebabnya, dia menambahkan, keberhasilan terbesarnya bukan pada jumlah tonase sampah yang bisa dipilah, melainkan perubahan kebiasaan warga. Bank sampah, menurutnya, bukan sekadar tempat mengumpulkan plastik dan kardus. Lebih daripada itu, dia percaya gerakan ini bisa menjadi jawaban atas masalah sampah kota.

“Seharusnya bisa menjadi solusi,” kata Ida sambil cepat menambahkan, "Tapi, semua kembali pada konsistensi."

Bank Sampah Berharap dan Bertanya Dukungan Pemerintah

Di lokasi lain, Ketua Bank Sampah Induk Kumala, Dindin Komarudin, menekankan kalau pemilahan sejak di rumah tangga adalah kunci. Dindin mengelola bank sampah yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ini juga secara swadaya.

Bedanya dari Mekar Sari, Kumala sudah menggandeng sejumlah mitra. Untuk menopang operasional, misalnya, mereka telah mengandalkan penjualan produk kerajinan tangan dari daur ulang sampah. Kumala juga menjalankan layanan pendampingan dan pelatihan. Selain pemberdayaan anak-anak jalanan.

Harapannya, Dindin menambahkan, pemerintah dan swasta bisa memperkuat gerakan dan inisiatif tersebut. Termasuk dengan membeli produk kreativitas daur ulang sampah. "Karena bank sampah ini merupakan solusi nyata, bukan sekadar alternatif sementara," katanya.

Proses pemilahan sampah di Bank Sampah Induk Kumala, Tanjung Priok, Jakarta, 13 Agustus 2025. Tempo/Defara

Tentang peran dukungan dari pemerintah juga jadi sorotan Vera Nofita dari Bank Sampah Gunung Emas di Rawamangun, Jakarta Timur. Dia menilai keberadaan bank sampah yang dikelolanya masih dibayangi persoalan klasik: lemahnya dukungan dari pemerintah dan rendahnya partisipasi masyarakat.

“Karena tidak adanya pemantauan yang rutin dari pemerintah, bagaimana mereka menjadi sebuah komunitas yang bisa membantu penyerapan sampah agar tidak ke hilir?” tuturnya.

Menurut Vera, peran bank sampah sering dipandang sebelah mata. Perlakuan yang didapat berbeda dari peran yang diembankan kepada bank sampah, yakni garda depan sebagai pemilahan sampah sejak dari hulu.

Terbukti, Vera mengungkapkan kalau lebih dari satu dekade belakangan Bank Sampah Gunung Emas berjalan tanpa sokongan berarti dari pemerintah alias mandiri. Bahkan peran dukungan kerap alpa sampai tingkat pemerintahan lokal.

“Ketika regulasi dibuat dari pemerintah, dari KLH, sampai ke Dinas, itu tidak ada pendampingan sama sekali. Kami merasakannya 11 tahun ini mencari jalan sendiri," katanya.

Bank Sampah Jangan Jadi Persinggahan Sampah

Mayoritas bank sampah yang masih mengandalkan kerja sukarela juga menjadi catatan Program Manager Plastic Smart Cities World Wide Fund (WWF) Indonesia Sekti Mulatsih. Menurutnya, bank sampah yang konsepnya dirancang berbasis 3R dengan melibatkan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu bersama pelayanan persampahan kota dan kewajiban produsen"

Tanpa integrasi itu, Sekti mengatakan, bank sampah berisiko hanya menjadi ‘tempat singgah’ sebelum sampah kembali ke TPA. Peran bank sampah hanya terasa dalam membangun kesadaran memilah sampah dari rumah, tapi kurang berdampak untuk pengelolaan sampah nasional.

Menurut WWF, bank sampah memang strategis menarik material daur ulang bernilai, tapi tidak cukup untuk mencapai target nasional 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan pada 2025. Jumlah bank sampah yang terlalu banyak dengan skala kecil disebutkan tidak menjamin keberhasilan pengelolaan sampah skala perkotaan. Sebaliknya, berpotensi memicu konflik horizontal dengan sektor informal di beberapa lokasi.

“Agar berkelanjutan, bank sampah perlu diarahkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sirkular dengan dukungan regulasi, insentif, dan kemitraan industri,” kata Sekti menegaskan

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Atha Rasyadi mengatakan indikator efektivitas bank sampah seharusnya diukur dari penurunan produksi sampah dan berkurangnya volume yang diangkut ke TPA. Keberadaan bank sampah di area tertentu seharusnya bisa mengurangi angka-angka tersebut.

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan proses pendinginan TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Meski begitu, Atha sependapat kalau keterbatasan waktu dan anggaran membuat pengelola bank sampah tidak bisa berbuat banyak, sehingga ada risiko sampah yang masuk tetap berakhir di TPA. Itu sebabnya, Greenpeace meyakini prioritas penanggulangan sampah dan sampah plastik adalah mengurangi produksinya di hulu.

“Produksi harus ditekan, material yang problematik juga seharusnya dilarang karena akan sulit juga nanti diserap ke industri daur ulang," katanya.

Peneliti Organisasi Riset Energi dan Manufaktur di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Heru Susanto menghitung, sampah yang terpilah sejak dari rumah tangga atau hulu sama dengan 50 persen problem sampah teratasi. Untuk itu, dia setuju bank sampah menjadi memiliki peran strategis untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.

Namun, selama ini Heru menilai anggaran pemerintah untuk pengelolaan sampah masih lebih banyak terserap di bagian tengah. Menurut dia, perlu peningkatan dukungan pemerintah di hulu dengan memberikan insentif untuk para RT yang sudah melakukan pilah sampahnya. "Bukan sekadar bagi rata, tapi beri reward, insentif, yang sudah berusaha pilah sampahnya.”

Dukungan pemerintah juga diperlukan untuk pelatihan dan fasilitas pengolahan sampah lebih lanjut. Ini terkait risiko sampah dari bank sampah tetap berakhir di TPA. Salah satu yang potensial untuk dikembangkan adalah pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar cair.

"BBM beda dengan RDF karena memiliki pasar yang luas dan mudah dijual serta harga yang kompetitif,” kata Heru. Ia menambahkan, pelatihan, insentif, fasilitas, hingga kebijakan dari pemerintah merupakan aspek penting yang harus disesuaikan dengan kondisi tiap bank sampah.

Harapan dan Proyeksi Pemerintah Atas Bank Sampah

Dihubungi terpisah, juru bicara Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan tujuan dari bank sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021, yakni sebagai sarana edukasi, mendorong perubahan perilaku memilah sampah, serta mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular. “Maka Indikator bank sampah efektif jika memenuhi tujuan tersebut,” katanya.

Pemerintah Jakarta mengklaim telah memberikan sarana penunjang operasional seperti timbangan, karung, peralatan, serta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan. Disdari pula oleh Yogi, pembinaan kepada bank sampah tidak cukup pelatihan satu kali, perlu pendampingan yang berkelanjutan. "DLH telah menyusun program satu orang pendampingan tiap kelurahan,” kata dia.

Pada Maret 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan program ‘Satu RW Satu Bank Sampah’ sebagai program strategis nasional. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menargetkan pembentukan 83.451 bank sampah baru hingga 2029.

Data dari Sistem Informasi Bank Sampah Nasional (SIBSN) per Februari 2025 mencatat ada 371 BSI dan 24.893 BSU, dengan lebih dari 892 ribu nasabah aktif di 447 kabupaten/kota. Besarnya jumlah bank sampah menjadikan Indonesia memakainya sebagai instrumen dalam diplomasi lingkungan, sejalan dengan komitmen Global Plastics Treaty untuk transisi tata kelola sampah dari hulu ke hilir.

Namun, pemerintah turut menegaskan bahwa bank sampah tidak bisa menjadi satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan plastik. menyebutkan, bank sampah menjadi bagian penting dalam pembahasan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 di Jenewa, Swiss, pada 5–13 Agustus 2025.

“Bank sampah dalam konteks INC-5.2 menjadi bagian dari penerapan waste management, khusus terkait sirkular ekonomi Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, KLH, Erik Teguh Primiantoro Erik pada 21 Agustus 2025.

Menurut dia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 juga menargetkan seluruh sampah terkelola dengan bank sampah sebagai instrumen pendukung sistem sirkular ekonomi, bersama elemen pendukung lain. “Bank sampah harus menjadi bagian terintegrasi dalam ekosistem sirkular ekonomi untuk mencapai target 100 persen sampah, termasuk plastik, terkelola dengan baik 2029.”

Artikel original dapat dilihat di https://www.tempo.co/lingkungan/kenapa-bank-sampah-berisiko-jadi-tempat-persinggahan-sampah--2062262

Download Aplikasi AKSI dan Ambil Peranmu untuk Kurangi Sampah Plastik

Gabung sebagai nasabah Plastic Smart Cities sekarang dan dapatkan berbagai keuntungan dari menjaga lingkungan.

Scan disini

Atau dapatkan di

Panduan Aplikasi AKSI

WWF Indonesia

• Website: https://wwf.id/
• Yotube: @WWFIndonesia
• X: @WWF_ID
• Instagram: @wwf_id
• Tiktok: @wwf_id